Seputarkarawang.com - Karawang, Forum Aliansi Ormas Islam Karawang Bersatu secara tegas mematahkan narasi "tebang pilih" yang dialamatkan kepada mereka terkait pengawasan izin Tempat Hiburan Malam (THM). Aliansi menegaskan bahwa mereka justru mendesak transparansi total terhadap seluruh izin usaha hiburan di Kabupaten Karawang tanpa terkecuali. Langkah ini diambil untuk membuktikan bahwa gerakan mereka murni demi tegaknya aturan dan bukan untuk menyasar pihak-pihak tertentu saja.
Ketua Presidium Forum Aliansi Ormas Islam Karawang Bersatu, Agus Iman, membeberkan bukti dokumen permohonan informasi publik nomor PI260213F0S7I yang telah dilayangkan sejak Februari lalu. Agus menyayangkan respons Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang yang hanya memberikan angka total THM per kecamatan tanpa rincian detail nama perusahaan maupun status izinnya. Padahal, Aliansi meminta data konkret terkait rekapitulasi status Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) setiap unit usaha.
Agus Iman kini melemparkan bola panas dengan memunculkan dugaan adanya ketakutan di pihak Pemda untuk membongkar data tersebut secara transparan. Ia mengkritik keras dalih Pemda yang menyebut data detail tersebut sebagai "informasi yang dikecualikan". Menurut Agus, sesuai aturan hukum, penetapan informasi dikecualikan harus melalui proses uji konsekuensi yang ketat, bukan sekadar keputusan sepihak birokrasi untuk menutupi ketidakpatuhan aturan.
Di tengah hambatan akses data tersebut, Aliansi tetap berhasil menekan legislatif hingga Komisi I DPRD Karawang menerbitkan surat rekomendasi penutupan bagi THM yang melanggar regulasi. Saat ini, surat sakti tersebut sudah berada di meja Ketua DPRD Karawang untuk segera ditandatangani dan ditembuskan kepada Bupati. Gerakan ini menjadi bukti bahwa Aliansi tidak tinggal diam meski Pemda terkesan "main aman" dengan menyembunyikan detail data perizinan di balik dalih administratif.
Langkah berani Agus Iman ini juga merespons kekhawatiran Ketua PHRI Karawang mengenai adanya oknum yang mencari keuntungan dari ketidakteraturan izin usaha. Agus menduga bahwa keengganan Pemda melakukan uji konsekuensi dan membuka data detail adalah celah bagi praktik "main mata" antara birokrasi dan pengusaha nakal. Visi Aliansi sangat jelas: jika Pemda bersih, seharusnya mereka tidak perlu ragu untuk membuka rincian data THM agar publik bisa ikut melakukan pengawasan.
Menutup pernyataannya, Agus Iman menegaskan bahwa Forum Aliansi akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pihaknya akan tetap mengawal tindak lanjut dari surat rekomendasi DPRD tersebut hingga adanya tindakan nyata dari pihak eksekutif. Fokus utama Aliansi adalah memastikan seluruh kebijakan daerah dijalankan secara konsisten dan transparan demi kepentingan masyarakat serta penegakan Perda yang merata di wilayah Kabupaten Karawang.
