Seputarkarawang.com - Karawang, Federasi Mahasiswa Islam (FMI) Karawang melayangkan kritik keras terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke tangan DPRD. FMI menilai alasan efisiensi anggaran yang didengungkan elit politik merupakan narasi yang mengabaikan potensi inovasi teknologi.
Inovasi Digital Karawang Pangkas Biaya 90%
Ketua FMI Karawang, Febry Ramadhan, mengungkapkan bahwa Kabupaten Karawang sebenarnya telah memiliki benchmark sukses dalam menekan biaya demokrasi. Merujuk pada data implementasi Pilkades Digital di Karawang, penggunaan teknologi terbukti mampu menghemat biaya operasional hingga 90 persen dibandingkan sistem konvensional.
"Data dari portal Jabarprov dan ANTARA menunjukkan digitalisasi adalah jawaban mutlak atas mahalnya ongkos demokrasi. Sangat aneh jika elit mengeluhkan biaya tinggi, namun justru menutup mata pada solusi digital yang sudah terbukti di Karawang," ujar Febry saat di hubungi Tim Seputar Karawang.
Kedaulatan Rakyat Terancam Teramputasi
Menurut FMI, memindahkan hak pilih dari rakyat ke DPRD bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk regresi demokrasi. Febry mengutip pandangan hukum tata negara dari Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, yang menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi.
"Menarik hak pilih ke ruang sidang tertutup adalah bentuk perampasan kedaulatan. Jangan sampai efisiensi dijadikan tameng untuk menjarah hak konstitusional warga sesuai Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945," tegasnya.
Potensi Relasi Transaksional dan Oligarki Lokal
Sekretaris Umum FMI Karawang, Aditya, menambahkan bahwa Pilkada melalui DPRD berisiko menciptakan pemimpin yang hanya memiliki akuntabilitas vertikal kepada partai politik. Hal ini dikhawatirkan akan
1. Melemahkan kontrol publik: Rakyat kehilangan daya tawar langsung terhadap kebijakan pemimpin daerah.
2. Memicu korupsi: Potensi transaksi politik antara eksekutif dan legislatif di balik pintu tertutup.
3. Membentuk Oligarki: Nasib jutaan warga hanya ditentukan oleh kesepakatan elit fraksi.
FMI juga menyentil DPRD Karawang agar tidak "gagap inovasi". Mereka menantang para pengambil kebijakan untuk mengadopsi sistem e-voting secara menyeluruh ketimbang kembali ke sistem pemilihan tidak langsung yang dianggap kuno.
"Demokrasi digital adalah keniscayaan. Mengabaikan potensi penghematan 90 persen demi sistem perwakilan adalah indikasi adanya Upaya Hegemoni politik untuk menciptakan arena kekuasaan yang eksklusif dan minim pengawasan sipil," pungkas pihak FMI.
