Seputarkarawang.com - Karawang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan melakukan pendataan besar-besaran terhadap penduduk non-permanen mulai April 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat dan arus urbanisasi pasca Lebaran 2026. Plt Kepala Disdukcapil Karawang, Muhamad Syaefulloh, mengonfirmasi bahwa pendataan akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sinergi dari tingkat kecamatan, desa, hingga pengurus RT dan RW di seluruh wilayah Karawang, Selasa (31/3/2026).
Selain menyisir lingkungan permukiman dan kos-kosan, fokus utama pendataan tahun ini juga akan menyasar kawasan industri yang menjadi magnet utama para pendatang. Pemkab Karawang akan berkolaborasi lintas sektoral dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan seluruh pekerja pendatang yang terserap di perusahaan-perusahaan besar di Karawang terdata secara valid guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban administrasi daerah.
Disdukcapil Karawang juga telah menyiapkan strategi pelayanan "Jemput Bola" untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantre lama di kantor dinas. Layanan ini mencakup perekaman hingga pencetakan KTP elektronik serta pembaruan Kartu Keluarga (KK) yang akan langsung mendatangi lokasi-lokasi strategis, termasuk area perkantoran dan pabrik. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga pendatang untuk segera melaporkan keberadaannya secara resmi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Muhamad Syaefulloh menekankan bahwa pendataan ini bukan bertujuan untuk membatasi orang datang ke Karawang, melainkan untuk memberikan kepastian perlindungan hukum dan kemudahan akses layanan publik bagi warga non-permanen. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat lebih mudah melakukan pemetaan kebutuhan sarana prasarana serta mengukur daya tampung lingkungan terhadap pertumbuhan penduduk. "Kami ingin memberikan kemudahan layanan kependudukan agar masyarakat merasa nyaman dan tertib secara administrasi," jelasnya kepada awak media.
Langkah preventif ini diharapkan mampu menekan potensi konflik sosial serta meminimalisir adanya penduduk gelap yang tidak terdeteksi oleh sistem kewilayahan. Pemkab Karawang mengimbau kepada para pendatang baru untuk segera berkoordinasi dengan pengurus lingkungan setempat setibanya di Karawang. Ketertiban administrasi kependudukan pasca momentum Lebaran ini menjadi kunci penting bagi keberhasilan pembangunan daerah dan kenyamanan bersama di kota lumbung industri ini.
