seputarkarawang.com - Pemerintah Kabupaten Karawang memberikan kado spesial berupa hibah senilai Rp15 miliar kepada pondok pesantren dan santri di wilayahnya, bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 pada Rabu (22/10). Bantuan ini menandai komitmen Pemkab Karawang dalam mendukung peran pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembentukan karakter bangsa.

Dana hibah tersebut akan disalurkan kepada total 398 lembaga dan 9.839 santri.

Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, saat memimpin upacara HSN di Plaza Pemkab Karawang, menyampaikan apresiasi mendalam atas kontribusi seluruh pihak dalam memperingati Hari Santri. Ia menekankan bahwa perayaan ini terasa istimewa karena menandai satu dekade (10 tahun) sejak penetapan Hari Santri Nasional pada tahun 2015.

Maslani menyoroti tantangan di era modern, khususnya derasnya arus digitalisasi dan perubahan sosial. "Di tengah derasnya arus digitalisasi, perubahan sosial, dan tantangan global, santri dituntut hadir bukan hanya di mimbar pesantren, tetapi juga di ruang-ruang inovasi dan kemajuan," tegas Maslani.

Ia juga menekankan bahwa santri wajib menjadi bagian dari solusi di berbagai sektor, termasuk teknologi, pendidikan, ekonomi, hingga pemerintahan. Peran ini harus dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan cinta tanah air.

"Dari pesantren lahir generasi yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, dan berakhlak mulia. Santri hari ini tidak cukup hanya menjaga surau, tetapi juga harus menjadi penjaga moral, nilai, dan peradaban bangsa," tambahnya.

Senada dengan Wakil Bupati, Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, menuntut santri untuk memiliki kapabilitas ganda: menguasai keilmuan layaknya ilmuwan, namun tetap teguh berpegangan pada akhlakul karimah (akhlak mulia). Menurut Endang, perpaduan ini adalah modal utama untuk menjawab tantangan global dan menghadapi bonus demografi.

Berita MIRIS! Veteran Rengasdengklok Harus Mengemis di Pasar, Pemkab Karawang Biarkan Gedung Veteran Karawang Ambruk

Endang memuji sistem Islamic Boarding School yang mengintegrasikan pendidikan agama, pendidikan umum, dan ruang lingkup pergaulan. "Integrasi tiga ruang lingkup tersebut krusial. Dari sinilah lahir kemandirian, kesederhanaan, dan kematangan berpikir yang menjadikan santri garda terdepan peradaban,” ujar Endang.

Meskipun mengapresiasi bantuan Rp15 miliar, Endang mengakui bahwa alokasi anggaran untuk pesantren belum maksimal. Ia berjanji akan menghitung ulang dan berupaya menambah alokasi tersebut, khususnya untuk biaya BOPF (Bantuan Operasional Pendidikan Formal atau yang sejenisnya untuk Pesantren).

Adanya Peraturan Daerah (Perda) Fasilitasi Pondok Pesantren diharapkan menjadi landasan politik yang kuat (political standing) untuk memastikan perhatian DPRD terhadap kalangan santri terus meningkat di masa mendatang.