Seputarkarawang.com - Karawang, KARAWANG — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Karawang pada November 2026, masyarakat Desa Bengle mulai menyoroti berbagai persoalan lingkungan yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah, salah satunya persoalan banjir di kawasan perumahan.
Sejumlah warga menilai, banjir yang terjadi selama ini belum terselesaikan secara menyeluruh. Genangan air disebut hanya berpindah dari satu titik ke titik lainnya karena penanganan drainase dan pembangunan lingkungan dilakukan secara bertahap tanpa mempertimbangkan kondisi keseluruhan kawasan.
Selain faktor teknis, warga juga menyoroti belum selesainya proses serah terima fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dari pihak pengembang kepada Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan masuknya program pembangunan maupun aspirasi dewan ke lingkungan perumahan.
Sejumlah warga menilai, banjir yang terjadi selama ini belum terselesaikan secara menyeluruh. Genangan air disebut hanya berpindah dari satu titik ke titik lainnya karena penanganan drainase dan pembangunan lingkungan dilakukan secara bertahap tanpa mempertimbangkan kondisi keseluruhan kawasan.
Selain faktor teknis, warga juga menyoroti belum selesainya proses serah terima fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dari pihak pengembang kepada Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan masuknya program pembangunan maupun aspirasi dewan ke lingkungan perumahan.
Akibat status pengelolaan yang belum sepenuhnya jelas, beberapa usulan pembangunan seperti normalisasi drainase, perbaikan saluran air, hingga pengecoran jalan belum dapat direalisasikan secara maksimal.
Padahal, menurut warga, terdapat beberapa titik jalan yang saat hujan turun mengalami genangan cukup tinggi hingga mencapai sekitar 20 sampai 30 sentimeter. Kondisi itu kerap menyebabkan kendaraan warga, khususnya sepeda motor, mengalami mogok saat melintas.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan sosok pemimpin desa yang tidak hanya hadir saat masa kampanye, tetapi juga benar-benar siap mengawal proses penyelesaian persoalan administrasi dan pembangunan lingkungan.
“Kami butuh pemimpin yang siap membantu mengawal proses serah terima fasum dan fasos dari pengembang ke Pemda. Karena kalau proses itu selesai, aspirasi pembangunan akan lebih mudah masuk dan lingkungan kami bisa lebih diperhatikan,” ujarnya.
Menurutnya, kepala desa ke depan diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara warga, pengembang, pemerintah daerah, maupun pihak legislatif agar berbagai persoalan lingkungan dapat diselesaikan bersama-sama.
Warga juga berharap momentum Pilkades 2026 menjadi awal lahirnya pemimpin yang memiliki kepedulian nyata terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas banjir.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar janji, tetapi sosok yang mau duduk bersama mencari solusi dan berani mengawal proses hingga benar-benar terealisasi,” tutupnya.
