seputarkarawang.com - Suasana audiensi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang dan perwakilan Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Jawa Barat bersama BEM STIE Budi Pertiwi memanas pada Jumat, 7 November 2025. Forum yang awalnya dijadwalkan sebagai ajang klarifikasi terkait dugaan perjalanan dinas (kunker) ke Bali, berubah menjadi perdebatan terbuka antara mahasiswa dan pejabat Disnakertrans.

Mahasiswa menyoroti dugaan ketidaktransparanan penggunaan anggaran dan minimnya hasil konkret dari kunjungan kerja yang melibatkan unsur Dewan Pengupahan (Depekab) dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Karawang.

Kepala Disnakertrans Karawang, Rosmalia Dewi, menegaskan bahwa keberangkatan ke Bali tidak menggunakan dana daerah.

“Kegiatan itu tidak memakai APBD. Semua peserta berangkat dengan biaya pribadi masing-masing,” ujarnya di hadapan peserta audiensi.

Hal senada disampaikan oleh Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Karawang, Ahmad Juhaeni. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan agenda resmi dinas, melainkan inisiatif Depekab dan LKS Tripartit.

“Total ada 46 orang yang ikut. Kami belajar tentang hubungan industrial di Denpasar yang sangat harmonis, hampir tidak pernah ada unjuk rasa,” jelasnya.

Ahmad juga menyebut bahwa semula memang ada alokasi APBD untuk kegiatan tersebut, namun batal digunakan karena defisit keuangan daerah.

Berita Angin Segar Commuter Line: Kemenhub Pastikan Elektrifikasi Cikarang-Cikampek, Stasiun Karawang Siap Sambut Lonjakan Penumpang

“Akhirnya kami berangkat pakai dana pribadi, bukan APBD dan bukan patungan,” tegasnya.

Namun, penjelasan tersebut justru menimbulkan gelombang kritik dari mahasiswa. Sekretaris ISMAHI Jawa Barat, Silvan Daniel Sitotus, menilai pernyataan pejabat Disnakertrans tidak disertai bukti konkret.

“Mereka hanya bilang pakai dana pribadi, tapi tidak bisa menunjukkan dokumen, notulensi, atau hasil resmi dari kunjungan itu,” kata Silvan.

Silvan juga mempertanyakan logika pejabat yang berangkat atas nama jabatan, namun menggunakan dana pribadi.

“Kalau datang sebagai pejabat dinas, harusnya ada laporan resmi. Kalau tidak, ini justru terkesan sekadar plesiran,” ujarnya.

Bahkan, Silvan mengklaim bahwa kegiatan tersebut tercatat dalam perencanaan anggaran LKPP SIRUP 2024.

“Kalau anggarannya tidak digunakan, seharusnya menjadi Silpa. Jadi jangan-jangan ada gagal serap atau hal lain yang disembunyikan,” tudingnya.

Berita GERUDUK PEMDA: Ratusan Kiai dan Santri Karawang Tuntut KPI Cabut Izin Siar Trans7, Anggap Tayangan Lecehkan Pesantren

Mahasiswa juga mengkritik alasan Disnaker yang enggan membuka hasil kajian kunjungan dengan alasan “strategi.”

“Strategi seperti apa yang tidak boleh diketahui publik? Ini bisa jadi modus untuk menutup informasi penggunaan dana,” tambah Silvan.

Selain menyoroti Disnaker, ISMAHI juga menagih janji Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, yang sebelumnya menyatakan akan memanggil Kepala Disnaker untuk dimintai klarifikasi.

“Kami akan kirim surat resmi ke DPRD. Kenapa baru sekarang Disnaker mau klarifikasi, setelah ramai di publik?” tegasnya.

Nada serupa disampaikan oleh Ketua BEM STIE Budi Pertiwi, Adji Rajab Permana, yang menilai perjalanan ke Bali tidak relevan dengan tujuan pembelajaran.

“Kalau mau belajar hubungan industrial, Karawang justru bisa jadi contoh. Ini lebih mirip agenda rekreasi berkedok studi banding,” ucapnya.

Adji memberi ultimatum kepada Disnakertrans agar segera membuka laporan hasil kunjungan.

Berita FMI dan Konvoi Akbar: Peran Mahasiswa Islam di Milad FPI Ke-5 dan Pernikahan Syarifah Fairuz Shihab

“Kami beri waktu tujuh hari. Kalau tidak ada transparansi, kami akan turun ke jalan dan menggelar aksi besar-besaran,” ancamnya.

Ia juga menyesalkan pernyataan salah satu pejabat Disnaker yang menyebut mahasiswa “berpikir kotor.”

“Kami justru berpikir jernih. Yang kami tuntut hanya satu: transparansi dan akuntabilitas pejabat publik,” tutup Adji.