Seputarkarawang.com - Karawang, Wacana perubahan nomenklatur Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda yang kini berada dalam diskursus legislatif di tingkat daerah menuai tinjauan kritis dari sisi studi kebijakan publik. Ketua Umum Federasi Mahasiswa Islam (FMI) Jawa Barat, Febry Ramadhan, menegaskan bahwa usulan tersebut harus diuji melalui instrumen public value yang komprehensif guna menghindari disorientasi arah kebijakan pembangunan yang fundamental.
Febry Ramadhan menekankan bahwa setiap tindakan administratif yang bersifat makro harus didasarkan pada prinsip efisiensi fiskal dan akuntabilitas sektor publik. Ia berargumen bahwa urgensi kebijakan publik harus linear dengan pemecahan masalah (problem solving) yang dihadapi masyarakat, sehingga tindakan yang bersifat simbolik tanpa landasan cost-benefit analysis yang kuat berisiko mencederai prinsip-prinsip Good Governance.
"Sebagai Ketua Umum FMI Jawa Barat, saya memandang adanya ketimpangan prioritas dalam agenda legislasi saat ini. Secara teoritis, setiap perubahan nomenklatur harus memiliki urgensi yang mendesak serta rasionalitas ekonomi yang terukur (measured economic rationality). Saat ini, masyarakat membutuhkan akselerasi dalam mengatasi disparitas pembangunan antarwilayah dan penguatan aksesibilitas layanan publik, bukan legitimasi simbolis melalui perubahan nama yang tidak memiliki dampak langsung pada indikator kesejahteraan," papar Febry di Karawang, Senin (6/7/2026).
Lebih lanjut, Febry membedah konsekuensi kebijakan ini dari perspektif macro-administrative. Perubahan identitas daerah merupakan kebijakan high-cost yang melibatkan restrukturisasi administratif sistemik. Ia berpendapat bahwa optimalisasi APBD seharusnya difokuskan pada mitigasi risiko sosial-ekonomi masyarakat, alih-alih dialokasikan untuk proyek yang bersifat artifisial dan hanya berimplikasi pada perubahan citra (branding) tanpa nilai tambah substantif.
Dalam tinjauan sosiologis, Jawa Barat merupakan entitas yang memiliki kemajemukan sosiokultural yang kompleks. Febry menekankan bahwa kebijakan yang menyentuh identitas daerah harus melalui proses deliberatif yang inklusif, melibatkan partisipasi publik yang luas, serta dihindarkan dari pengambilan keputusan yang bersifat elitis (top-down). Pendekatan deliberatif ini menjadi syarat mutlak agar kebijakan tersebut memiliki legitimasi sosiologis yang kuat di tengah masyarakat.
Sebagai langkah responsif, FMI Jawa Barat saat ini tengah menyusun telaah akademis mengenai implikasi sosiologis-yuridis dari usulan tersebut. Febry menegaskan bahwa FMI Jawa Barat akan mengambil sikap penolakan tegas jika DPRD tidak mampu menyajikan argumen empiris terkait urgensi dan transparansi anggaran. Bagi FMI, kebijakan publik harus mampu menjawab kebutuhan substantif masyarakat, bukan sekadar memfasilitasi agenda yang tidak berkorelasi dengan peningkatan taraf hidup publik.
