Seputarkarawang.com - Karawang, Karawang — Aktivis Tatang Obet mengkritik langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Bupati H. Aep Saepuloh, terkait dengan normalisasi saluran air di Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur. Menurut Obet, normalisasi tersebut dilakukan tanpa kajian yang matang dan terkesan terburu-buru, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat setempat.
Obet menyoroti bahwa saluran air yang sebelumnya digunakan untuk mengairi persawahan di Desa Sukamakmur kini telah beralih fungsi menjadi area pembangunan gedung dan jalan yang menghubungkan pintu tol Karawang Barat. Dia menyayangkan tindakan kepala desa setempat, H. Junaedi (Jujun), dan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), yang dianggap tidak mempertimbangkan dampak di lapangan sebelum memulai proyek tersebut.
“Normalisasi itu memang penting untuk mencegah banjir, tetapi sebelum bergerak, sebaiknya melibatkan warga yang memiliki lahan di sekitar saluran air. Bukan malah membuat kegaduhan yang dipertontonkan di media sosial dan berakhir dengan proses hukum,†ungkap Obet dalam pernyataan persnya pada Senin (17/11/2025).
Obet juga mengkritik ketidakjelasan mengenai dokumen pembebasan lahan yang digunakan untuk saluran air tersebut. Menurutnya, saluran air yang ada kemungkinan besar berasal dari tanah yang digunakan petani untuk mengairi sawah mereka, bukan lahan milik PJT (Perum Jasa Tirta) atau BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai). Ia mendesak agar data dan dokumen pembebasan lahan tersebut dibuka ke publik untuk menghindari kesalahpahaman dan dugaan permainan oknum yang mungkin ingin menguasai tanah adat dengan label PJT.
"Saya minta kepada Kepala Desa Jujun untuk membuka dokumen pembebasan lahan dan peta saluran air kepada publik, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan," tegas Obet.
Sementara itu, Obet juga mengapresiasi sikap hati-hati Bupati Karawang H. Aep Saepuloh dalam membuat kebijakan yang tidak merugikan masyarakat. Namun, ia berharap proses normalisasi ini dapat diselesaikan dengan bijak, dengan melibatkan semua pihak terkait, untuk memastikan tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah.
“Pemimpin Jawa Barat harus memiliki sifat 'siliwangi' — saling asah, saling asih, dan saling asuh, serta saling mengingatkan satu sama lain,†pungkas Obet.
