Seputarkarawang.com - Karawang, Dinas Sosial bersama Satpol PP Kabupaten Karawang menjaring sebanyak 52 orang yang terdiri dari gelandangan, pengemis, pengamen, dan pemulung di sejumlah titik kawasan Karawang Kota. Penertiban ini dilakukan menyusul maraknya fenomena kedatangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari berbagai daerah luar kabupaten yang sengaja mencari penghidupan di wilayah setempat.
Berdasarkan hasil pendataan petugas di lapangan, sebanyak 34 orang merupakan warga lokal Karawang, sementara 18 orang lainnya berasal dari luar daerah. Para pendatang tersebut diketahui datang dari sejumlah wilayah di Jawa Barat, Lampung, hingga Jawa Timur dengan pola perpindahan yang berpindah-pindah demi mencari peluang ekonomi yang lebih baik.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Karawang, Marwati, mengungkapkan bahwa para penyandang masalah kesejahteraan sosial ini menilai Karawang menawarkan potensi pendapatan harian yang lebih menjanjikan. Dalam sehari beraktivitas di jalanan kawasan industri dan perlintasan ini, mereka mengaku mampu meraup penghasilan berkisar antara Rp70 ribu hingga Rp150 ribu.
Selain faktor pendapatan jalanan, para pemulung asal luar daerah mengaku tertarik datang ke Karawang karena tingginya harga jual barang bekas atau rongsokan. Harga jual material daur ulang di wilayah ini tercatat mencapai Rp5 ribu hingga Rp6 ribu per kilogram, angka yang dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan harga di daerah asal mereka masing-masing.
Di sisi lain, petugas penertiban juga menemukan enam orang yang diduga mengalami gangguan jiwa (ODGJ) berat di lokasi penjangkauan. Berdasarkan koordinasi asesmen bersama Dinas Kesehatan, beberapa di antaranya merupakan pasien lama yang mengalami kekambuhan akibat putus obat, dengan dua orang di antaranya kini tengah diproses untuk mendapatkan rujukan perawatan lanjutan di rumah sakit jiwa.
Menanggapi fenomena urbanisasi gelandangan dan pengemis yang terus berulang secara bergantian ini, Dinas Sosial menegaskan bahwa penanganan tidak cukup hanya dengan razia atau pemulangan semata. Pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan program rehabilitasi sosial komprehensif, termasuk usulan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan bagi empat orang terpilih melalui pembinaan khusus Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat agar mereka dapat hidup lebih mandiri.
