Seputarkarawang.com - Karawang, Pasca-viralnya kasus tiang reklame yang sempat menutup akses jalur disabilitas di depan Mal Mega Mall (MGM) Karawang, kini muncul persoalan baru yang tak kalah memprihatinkan. Meskipun tiang reklame tersebut telah dibongkar, sisa-sisa pekerjaan konstruksi masih tertinggal dan merusak estetika trotoar. Bekas bongkaran yang berupa sisa cor dan permukaan beton yang tidak rata kini menjadi sorotan tajam masyarakat, terutama karena fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah terkesan dibiarkan terbengkalai.
Kondisi trotoar di Jalan Ahmad Yani ini memantik kritik dari berbagai pihak, mengingat fungsi utamanya sebagai ruang pedestrian yang nyaman dan aman. Praktisi hukum Karawang, Asep Agustian, sebelumnya telah melayangkan protes keras terkait pemasangan reklame di jalur guiding block tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya mengabaikan fungsi hakiki fasilitas publik, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap etika tata ruang kota. Ia menekankan perlunya transparansi mengenai izin pemasangan reklame yang berani "merampas" hak penyandang disabilitas di ruang publik.
Menanggapi carut-marutnya regulasi di lapangan, instansi terkait di Pemkab Karawang tampak saling lempar kewenangan. Bapenda Karawang menegaskan hanya berfokus pada pajak reklame, sementara DPMPTSP menyatakan masih melakukan verifikasi data perizinan. Di sisi lain, Dinas PUPR selaku otoritas teknis trotoar belum memberikan tanggapan resmi. Satpol PP Karawang, sebagai penegak Perda, mengklaim tengah melacak pemilik reklame tersebut untuk diminta bertanggung jawab merapikan kembali lokasi bekas pemasangan tiang.
Masyarakat kini menagih komitmen nyata pemerintah untuk segera memulihkan fungsi dan estetika trotoar tersebut. Pembiaran terhadap sisa bongkaran ini bukan sekadar masalah visual, melainkan cermin dari lemahnya koordinasi antarinstansi dalam menjaga aset publik. Diharapkan, pihak terkait segera mengambil langkah tegas—baik dalam merapikan fasilitas maupun memastikan aturan perizinan ke depan—agar kepentingan publik tidak lagi dikorbankan demi kepentingan komersial yang tidak beretika.
