Seputarkarawang.com - Karawang, Komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan energi terus diperkuat melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Dalam agenda Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, Ak., turun langsung meninjau implementasi program ini di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).
​Kunjungan yang meliputi wilayah Kecamatan Lemah Abang, Jatisari, hingga Majalaya ini bertujuan untuk memastikan bantuan instalasi listrik gratis tersebut tepat sasaran dan berfungsi dengan optimal bagi masyarakat prasejahtera.
​Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII, Jalal menegaskan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat adalah bagian dari fungsi pengawasan DPR RI. Menurutnya, program strategis seperti BPBL memerlukan pengawalan ketat agar tidak terjadi kendala teknis maupun administratif di lapangan.
​“BPBL bukan sekadar pemasangan kabel dan meteran. Ini adalah ikhtiar negara untuk menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat. Kami memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rumah tangga yang membutuhkan,†ujar Jalal.
​Program BPBL 2025 dirancang khusus untuk membantu keluarga yang belum memiliki akses listrik mandiri. Bantuan yang diberikan mencakup paket lengkap, antara lain:
​Instalasi listrik rumah sederhana.
​Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk menjamin keamanan.
​Penyambungan daya 900 VA ke jaringan PLN.
​Token listrik perdana untuk memulai pemakaian.
​Secara nasional, pemerintah menargetkan 215.000 rumah tangga di 36 provinsi pada tahun 2025. Jawa Barat menjadi salah satu fokus utama karena masih tingginya kebutuhan elektrifikasi di beberapa titik pedesaan dan pinggiran kota.
​Sinergi untuk Ketepatan Data dan Transparansi
​Dalam kesempatan tersebut, Jalal mendorong adanya kolaborasi yang lebih solid antara Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan PLN. Ia menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan tidak salah sasaran.
​“Kami meminta sinergi yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kecepatan pelayanan sangat penting, namun kualitas pemasangan dan ketepatan penerima tetap menjadi prioritas utama,†tambahnya.
​Berdasarkan pedoman Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, seluruh proses—mulai dari perencanaan hingga penyalaan pertama—ditargetkan tuntas pada Desember 2025.
​Hadirnya listrik di rumah tangga tidak mampu diharapkan membawa multiplier effect. Selain meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan belajar anak-anak di malam hari, akses listrik juga membuka peluang usaha mikro di lingkungan rumah tangga.
​“Harapan kami, BPBL ini menjadi motor penggerak ekonomi rumah tangga. Dengan adanya listrik, masyarakat bisa lebih produktif, mandiri, dan sejahtera,†pungkas legislator yang dikenal teliti dalam urusan anggaran ini.
